Pada saat kita memulai sebuah usaha, mungkin hal yang tidak terpikir sedari awal adalah masalah pajak, yang penting usaha jalan dulu aja. Memang benar begitu, namun seiring dengan pertumbuhan usaha kita, apalagi ketika kita sudah memutuskan untuk membuat sebuah badan hukum bagi usaha kita, pajak adalah sebuah kewajiban. Banyak juga sih usaha yang tetap berjalan walaupun tidak berbadan hukum dan tentu saja tidak membayar pajak, tapi kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita turut menyumbang melalui pajak demi kemajuan bangsa dan negara tercinta ini B-).

Pada umumnya orang mengurus badan hukum jika usahanya tersebut berkaitan dengan tender proyek pemerintah atau urusan B2B lainnya yang biasanya mensyaratkan adanya badan hukum. Fitinline.com sendiri pada mulanya adalah usaha B2C, dan memang sampai saat ini tidak berniat untuk mengikuti tender pemerintah dan sejenisnya. Namun, aku merasa perlu untuk mengurus badan hukumnya untuk legalitas usaha dan kelancaran hubungan B2B.

Dulu, pada saat ayahku masih hidup, kami mempunyai usaha pembuatan genteng di daerah Kebumen. Sebuah usaha kecil-kecilan yang waktu itu dibuat untuk membantu perekonomian keluarga. Namun usaha tersebut tidak bisa bertahan setelah ayahku meninggal, karena tidak ada yang mengurus. Seperti keluarga PNS pada umumnya, kami tidak dididik untuk menjadi wirausahawan. Selesai kuliah ya kerja, menjadi pegawai yang sukses itu harapannya. Tapi perjalanan hidupku berkata lain, walaupun sempat bekerja cukup lama, akhirnya keinginan untuk membuat usaha sendiri begitu besar dan lahirlah Fitinline.com. Aku mengurus badan hukumnya setelah berjalan 2 thn (berjalan = struggling hahaha). Badan hukumnya dalam bentuk CV karena pemodalnya hanya aku saja. Dengan mengambil nama yang sama dengan merek produk genteng kami yang dulu, WTN, yang merupakan inisial nama ayahku. Terbentuklah CV, Wahana Tiara Nugratama (WTN), yang menjadi badan hukum dari brand Fitinline.com. “Bring it to life!” 🙂

Sebenarnya pajak apa sih yang wajib dibayarkan oleh sebuah usaha? Karena begitu banyaknya jenis pajak, tentu membuat pelaku usaha bingung. Pada dasarnya, pajak yang perlu dibayarkan tergantung aktifitas yang dilakukan oleh sebuah usaha. Biasanya minimal ada 1 jenis pajak yang wajib dibayarkan yaitu pajak penghasilan (usaha). Di sini aku coba bercerita mengenai 2 jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak atas penghasilan wajib pajak pribadi (pph pasal 21/26).

Berdasarkan Ketentuan PP 46 Tahun 2013, pajak untuk Usaha Kecil yang penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8M adalah sebesar 1% dari jumlah PEREDARAN BRUTO (omzet) setiap bulannya. Artinya tidak peduli apakah suatu usaha itu rugi atau untung, jika ada penghasilan (revenue), maka usaha itu wajib membayar pajak penghasilan. Ada pengecualian sih, yaitu jika usaha tersebut tempat usahanya bongkar pasang (misal kaki lima) dan belum beroperasi secara komersial, maka tidak wajib membayar pajak penghasilan. Untuk usaha dengan omzet > 4.8M (atau sebut saja di sini usaha besar), penghitungan pajaknya adalah berdasarkan tarif pajak yang dikenakan pada PENGHASILAN NETTO. Kenapa ya tarif pajak untuk usaha kecil dihitung dari penghasilan bruto sedangkan untuk usaha besar dari penghasilan netto? Katanya sih untuk memudahkan penghitungan 🙁 Tapi tahukah anda bahwa tarif pajak saat ini untuk usaha besar adalah 25%? Banyak bingit ya — kebayang kan 1/4 dari profit kita mesti direlakan untuk pajak — hehehe ikhlas ikhlas, demi kemajuan bangsa dan negara! B-). Kalau disimulasikan, tarif pajak UKM yang 1% memang bisa lebih meringankan dibanding jika dikenakan tarif pajak usaha besar. Contoh hitungan sederhananya:  misal penghasilan bruto 100jt, dengan penghasilan netto-nya 10jt (10% net profit). Jika dihitung dengan menggunakan tarif pajak 25% artinya pajak yang harus dibayarkan sebesar 2,5jt, sedangkan dengan tarif pajak 1% yang harus dibayarkan sebesar 1jt. Tapi tunggu .. ternyata ada keringanan pajak (diskon pajak) 50% untuk usaha dengan penghasilan di bawah 50M yang memenuhi syarat tertentu yang artinya setelah mendapatkan keringanan pajak yang dibayarkan cukup 1,25jt. Dan … pengusaha besar bisa memainkan banyak instrumen pengurang pajak, misalnya dengan menambahkan biaya-biaya sehingga profit nya sangat kecil. Jadi jangan heran jika ada usaha yang revenue-nya milyaran bahkan trilyunan ternyata tidak membayar pajak penghasilan karena rapor nya masih merah alias secara laporan keuangan tidak untung. Nah lho!! Kira-kira para startup unicorn yang jor-joran dengan gaji tinggi, biaya marketing, biaya operasional dengan rapor merah membayar pajak penghasilan penghasilan apa tidak ya? (dalam hal ini pph Pasal 29). Bisa jadi merugi merupakan salah satu strategi untuk menghindari pajak :). Rugi kok bisa hidup ya? ya bisa saja, wong modalnya “unlimited“.  Emangnya para bootstrapper yang hidup-mati usahanya dari revenue dan cash flow B-) — kalau mau bahas yang ini bisa panjang nantinya, stop disini aja.

Okelah, nggak boleh ngiri! Bagiku sebagai pengusaha, pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ada sedikit rasa bangga bisa turut berkontribusi, walaupun tentu jumlahnya sangat tidak seberapa hehe (yang penting semangatnya tho 😀 ). Menyinggung sedikit soal startup, apakah startup wajib membayar pajak? Memangnya startup itu apa sih? Secara harfiah startup adalah usaha rintisan/pemula. Apakah startup termasuk UKM? normalnya iya, startup adalah usaha kecil, jika dilihat dari jumlah asetnya. Apakah startup wajib membayar pajak? Selama memenuhi syarat sebagai wajib pajak (berbadan hukum dan mempunyai revenue) ya wajib membayar pajak. Startup itu kan usaha yang masih mencari bentuk? ya selama belum menghasilkan revenue ya tidak wajib membayar pajak .. eh tapi itu pajak penghasilan usaha lho ya, kalau ternyata startup tersebut belum beroperasi secara komersial tapi sanggup membayar pegawainya dengan gaji tinggi (di atas pendapatan tidak kena pajak) ya wajib membayar pajak atas penghasilan para pegawainya (pph 21). *ngomongsendirimode*

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Menghitung pajak sebenarnya cukup sederhana, asalkan pencatatan/pembukuannya lengkap. Terkadang bagi usaha kecil, melakukan pembukuan merupakan hal kurang diperhatikan, padahal itu akan sangat membantu untuk melihat kesehatan usaha kita, dan bisa menjadi warning system jika suatu usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pencatatan/pembukuan untuk usaha kecil bisa dilakukan dengan software-software pencatatan semacam Excel dan jika sudah mulai banyak dan komplek sebaiknya menggunakan software pembukuan. Aku sendiri menggunakan Zahir Accounting. Beberapa panduan untuk penghitungan pajak:

  • pajak penghasilan (pph final): untuk usaha kecil sendiri cukup menghitung 1% dari omzet.
  • pph 21: http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-21/perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21

CARA PEMBAYARAN PAJAK

Dulu, pembayaran pajak harus dilakukan dengan menyetor ke instansi yang ditunjuk (bisa bank, kantor pos atau institusi lainnya). Sekarang ada kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak melalui internet banking. Dulu, E-fin untuk badan hanya bisa diperoleh melalui Perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi (ASP), saat ini E-fin bisa didapatkan langsung melalui kantor pajak. Prosesnya cepat, tidak sampai 1 menit (itu nggak termasuk ngantrinya lho ya 🙂 ). Dan bisa diminta di kantor pajak mana saja, tidak harus di kantor pajak di wilayah domisili pajak (alamat yang tercantum di NPWP).

Proses bayar melalui internet banking untuk saat ini memang tidak bisa langsung masuk ke akun internet banking kemudian membayar. Karena banyaknya jenis pajak yang bisa dibayarkan oleh wajib pajak, maka pembayaran pajak dilakukan berdasarkan kode billing. Wajib pajak perlu mengakses sistem e-Billing yang ada di https://djponline.pajak.go.id terlebih dahulu untuk mendapatkan kode billing sebagai referensi untuk membayar pajak.

Caranya:

  1. Mintalah E-fin ke kantor pajak. Nanti kita akan diminta alamat email untuk aktivasi dan diberi nomor e-Fin.
  2. Lakukan registrasi ke https://djponline.pajak.go.id/registrasi. Link aktivasi akan dilakukan melalui email.
  3. Setelah akun aktif, Login ke  https://djponline.pajak.go.id/account/login. Setelah login akan tampil halaman sebagai berikut:
    Pajak DJP Online Layanan DJP Online yang ada di sebelah kanan, secara default tidak menampilkan semua fitur pajak (e-filling, e-billing dan e-Tracking). User bisa menambahkan sendiri layanan yang belum tampil dengan cara meng-edit User Profile. Klik tombol “Profil Lengkap” yang ada di sisi kiri. Setelah halaman Profil muncul, scroll ke bagian paling bawah sampai ke bagian “Tambah/Kurang Hak Akses”. Sayangnya hak akses nggak bisa ditambahkan sekaligus karena sistem akan error, harus ditambahkan satu persatu :). Jika hak akses berhasil ditambahkan, icon layanan akan muncul.
  4. Klik icon e-Billing, muncul halaman sbb: pajak-ebilling
  5. Klik isi SSE (Create Electronic Tax Payment Slip), kemudian akan tampil “Form Surat Setoran Elektronik”. Isi semua data. Untuk Pajak Penghasilan (usaha kecil):
    – Jenis Pajak: 411128 (PPh Final)
    – Jenis Setoran: 420 (PPh Final Ps.4(2) atas Penghasilan yang memiliki bruto tertentu)
    Untuk PPh Pasal 21:
    – Jenis Pajak: 411121 (PPh Pasal 21)
    – Jenis Setoran: 100 (Masa PPh Pasal 21)
  6. Klik “Simpan”. Kemudian akan muncul tombol “Kode Billing”, klik tombol tersebut untuk meng-generate kode billing. Biasakan untuk membuat arsip, klik “Cetak Kode Billing”. Perhatikan ID Billing (ID/kode billing yang akan digunakan untuk membayar) dan masa aktifnya (kode billing akan kadaluarsa setelah tanggal tersebut).

Untuk melakukan setoran pajak, aku menggunakan internet banking mandiri. Caranya:

  1. Login ke internet banking mandiri
  2. Klik Bayar > Penerimaan Negara pajak-mandiri-penerimaannegara
  3. Pilih jenis Pajak: Pajak/PNBP/Cukai
  4. Masukan Kode Billing, klik Lanjutkan.
  5. Sistem otomatis akan menampilkan data pajak dan jumlah yang harus dibayar.
  6. Lanjutkan prosesnya untuk melakukan pembayaran.

Nah, pembayaran selesai, jangan lupa untuk selalu melakukan filing dengan cara mencetak dan menyimpan bukti setor pajak. Bersambung ke Cara Membuat Laporan Pajak Bulanan.

It's only fair to share...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest