Tulisan ini sebenarnya akan lebih berguna jika di-publish pada bulan Desember atau awal Januari, tapi daripada nanti aku lupa, mending aku catat dan publish sekarang aja 🙂 Tulisan-tulisan yang aku buat di blog ku ini sebenarnya selain buat berbagi, juga buat pengingat aku juga, maklum pelupa beratz B-). Catatan ini adalah kelanjutan dari Tulisan Cara Membuat Laporan Pajak Bulanan.

Berbeda dengan pelaporan SPT Massa Pph pasal 21 yang biasa dilaporkan setiap bulan, pelaporan SPT Masa Pph 21 Bulan Desember menggunakan penghitungan yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini karena pada akhir bulan Desember, sudah bisa didapatkan rekapitulasi penghasilan aktual, sehingga laporan SPT Masa Pph 21 Bulan Desember bisa mengakomodasi kasus kurang bayar maupun lebih bayar.

Kalau untuk penghitungan di bulan selain Desember, Pph Pasal 21 didapat dari hasil yang dirata-ratakan (selengkapnya bisa dibaca di http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-21/perhitungan-pajak-penghasilan-pph-pasal-21), pada bulan Desember, penghitungannya adalah akumulasi pajak dalam setahun berdasarkan penghasilan riil (yang diterima).

Penghitungan bulan januari – november:

  • Penghasilan bruto = (gaji pokok + bonus/tunjangan lainnya)
  • Penghasilan netto = penghasilan bruto – (biaya jabatan + potongan lainnya)
  • Penghasilan netto setahun = Penghasilan netto x 12
  • Penghasilan kena pajak setahun = Penghasilan netto setahun – PTKP (penghasilan tidak kena pajak) setahun
  • PPH Terhutang = tarif pajak x Penghasilan kena pajak setahun
  • PPH Massa = PPH Terhutang / 12

Perhitungan bulan desember:

  • Penghasilan netto setahun = jumlah penghasilan netto januari sampai desember
  • Penghasilan kena pajak setahun = Penghasilan netto setahun – PTKP (penghasilan tidak kena pajak) setahun
  • PPH Terhutang = tarif pajak x Penghasilan kena pajak setahun
  • PPH Massa Bulan Desember = PPH Terhutang – (Jumlah PPh Massa Januari sampai november)

Nah dari perhitungan bulan Desember ini, nanti akan ketahuan apakah KURANG BAYAR atau LEBIH BAYAR. Pada kasus KURANG BAYAR, perusahaan hanya perlu melakukan setoran pajak seperti biasanya. Kasus LEBIH BAYAR bisa saja terjadi misalnya karena adanya perubahan peraturan pemerintah mengenai PTKP pada April 2016, seperti yang bisa dibaca di http://www.kemenkeu.go.id/Berita/mulai-januari-2016-ptkp-naik-jadi-rp54-juta-tahun. Dan peraturan ini berlaku surut, artinya pajak yang sudah terlanjur dibayarkan sejak Januari 2016 bisa diklaim sebagai LEBIH BAYAR.

Klaim terhadap kasus LEBIH BAYAR  bisa dilakukan dengan 3 cara:

1. Pemindahbukuan

Proses pemindahbukuan hanya bisa dilakukan jika PPh 21 belum dilaporkan. Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke kantor pajak. Format surat permohonan pemindahbukuan bisa di-download di sini. Pada intinya proses ini adalah memindahkan jumlah lebih bayar ke alokasi pajak lainnya ( yang berbeda akun), misal lebih bayar di objek pajak PPh 21 dipindahkan ke objek pajak PPh 25, dan lain sebagainya. Jadi nantinya jumlah lebih bayar ini akan menjadi pengurang dari jumlah pajak objek pajak yang dituju.

2. Kompensasi

Proses kompensasi bisa dilakukan bersamaan dengan pelaporan Pph Pasal 21 Bulan Desember. Pada intinya proses ini akan memindahkan jumlah lebih bayar ke periode/bulan Pph Pasal 21 yang dipilih. Caranya dengan mengisi formulir Pph Pasal 21 sebagai berikut:

SPT 21

3. Restitusi

Proses restitusi dilakukan secara otomatis jika proses (1) dan (2) tidak dilakukan. Jika pelaporan PPh Pasal 21 Bulan Desember terdapat nilai minus (lebih bayar), maka Direktorat Jendral Pajak akan melakukan investigasi yang biasanya berlangsung selama 6 – 12 bulan. Jika memang ditemukan terdapat kelebihan pajak, maka kelebihan ini bisa dikembalikan ke wajib pajak melalui Bendahara Negara.

Sayangnya pelaporan PPh Pasal 21 dengan status LEBIH BAYAR belum bisa ditangani oleh sistem e-filling. Sistem akan memberi pesan “INFO: Sampaikan SPT Lebih Bayar Anda langsung ke KPP Madya/Pratama, maap situs ini belum menerima SPT Lebih Bayar“. Jadi pelaporan harus dilakukan manual dengan menggunakan form SPT Masa PPh Pasal 21-26 (1721 Induk) yang dapat di-download di sini.

Selain melaporkan pajak, perusahaan juga wajib memberikan hak karyawan berupa (1) pemotongan pajak (ini hak apa kewajiban ya 😀 — bagi yang penghasilannya di atas PTKP (2) memberikan bukti potong pajak. Kira-kira begitu deh. Oya, pelaporan SPT Masa Pph 21 Bulan Desember paling lambat diserahkan tanggal 20 Januari. Semoga bermanfaat! Dan jangan lupa support fitinline.com !  🙂 *pesansponsor*

 

It's only fair to share...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest